SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PARTICIPATORY MAPPING

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996  tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Perwujudan dari peraturan pemerintah diatas salah satunya yaitu pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah salah satu alat yang efektif dalam pengorganisasian masyarakat, membantu masyarakat untuk menegaskan tuntutan atas tanah, bisa menemukan persatuan dan menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pemetaan partisipatif merupakan salah satu metoda pendekatan dalam penyusunan perencanaan suatu wilayah dan menjadi alat komunikasi berbagai pihak pada tahap awal proses perencanaan pembangunan. Namun pemetaan partisipatif akan terlaksana dengan baik jika sudah memenuhi empat prinsip yang menjadi kesepakatan dan pegangan semua pihak sebelum pelaksanaan pemetaannya, yaitu :

1. Niat baik dan kepercayaan
2. Keterbukaan dan saling menghargai
3. Partisipatif
4. Kesetaraan, termasuk kesetaraan gender.

Ciri-ciri pemetaan partisipatif :

1. Melibatkan seluruh anggota masyarakat
2. Masyarakat menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya
3. Masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung
4. Proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat
5. Sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat
6. Masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan.
7. Tujuan Pemetaan Partisipatif :
8. Meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang hak-hak mereka atas tanah dan sumberdaya alam
9. Mempermudah pihak luar memahami pengurusan wilayah itu, dan sekaligus mempermudah pengakuan dari pihak luar.
10. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, waktu, uang maupun material lainnya.
11. Mengetahui manfaat proses pemetaan partisipatif.
12. Menambahkan wawasan/edukasi untuk masyarakat mengenai perencanaan didalam penataan ruang.
13. Mempermudah mengumpulkan berbagai informasi dan data mengenai karakteristik wilayahnya dan lainnya.